Efektifkah Pengawasan HP Pada Dosen dan Mahasiswa?

aptisi.or.id, Jakarta – APTISI menganggap wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) terkait pendataan nomor handphone (HP) dan media sosial (medsos) mahasiswa dan dosen sangat berlebihan. Kondisi kekenian diperkirakan mahasiswa Indonesia ada 7,5 juta terus dosen hampir 300 ribu, dan tenaga non pendidik 200 ribu, maka total civitas akademik 8 juta, dan misalnya saja yang tertangkap kasus teroris ada 100 mahasiswa (walaupun hanya 2 orang, itupun alumni Universitas Riau) maka dari civitas akademik kampus hanya 0, 0000125 artinya tidak ada 0,1% pun. Karena pelakunya adalah alumni maka tambah repot lagi, karena alumni PT di Indonesia diperkirakan 40 juta alumni, yaitu dari presiden, DPR, mentri, dirjen, dan semua petinggi negara diawasi, karena mereka kebanyakan alumni PT. Akhirnya fungsi pokok dan peranan kemenristekdikti jadi polisi “cyber crime”. Nanti siapa yang bertangung jawab dengan terus melemahnya daya kompetitif PT kita, yang terus jeblog dibanding negara tetangga. Dan jika dosen mahasiswa harus di awasi medsosnya maka, bentuk pengawasan tersebut dapat mengganggu suasana akademik.

Saya kira semua pihak jangan pernah merasa paling pancasilais, berkacalah di masa orde baru, yang merasa pancasilais justru yang paling bermasalah, kan “Semua pihak sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Tetapi langkahnya penangananya harus kondusif dan persuasif,”. Usul saya, Lebih baik pemerintah fokus membangun kesadaran kolektif untuk memerangi teroris. Sudah tidak lagi mendeskriditkan Islam, pesantren, sarungan, berjenggot dll. Dalam bentuk menerapkan pola pendidikan yang terus memperhatikan kompetensi dan akhlak mulia. Dan yang paling ampuh adalah pendidikan pada rakyat berbasis “Suri tauladan” terutama para pejabat, harus menjadi contoh praktis bagi rakyatnya dengan memberikan rasa keadilan, kesederajatan, kesejahteraan, solidaritas, dll. Selain itu, upaya lain untuk menangkal tumbuhnya radikalisme di kampus bisa dilakukan dengan membangun sinergi yang baik antara pemerintah, orang tua mahasiswa dan kampus. Sehingga, dapat tercipta suasana kebersamaan dan tidak saling curiga. Saya khawatir kampus ditinggalkan calon mahasiswa karena stigma “Kampus Gudangnya Radikalisme” padahal belum terbukti secara empiris, tugas akademisi harus meneliti secara mendalam tentang radikalisme dan terorisme tersebut.

“Lagi pula pengawasan nomor HP dan medsos bisa bertentangan dengan hak privasi orang,”. Satu hal yang terlupakan adalah pola asuh dilingkungan keluarga yang harus ditumbuh kembangkan sehingga orang tua diajak terlibat dalam pergaulan putra putrinya.
Juga contoh para elit yang di Media elektronik dengan berbagai kasus dan tayangan yang membuat banyak pihak prustasi melihat elit/pimpinannya bermasalah tidak memberikan contoh dalam akhlak mulia. Saya yakin pak menteri tidak akan melakukan hal konyol ini, namun jika hal ini dilakukan, maka rakyat Indonesia akan mencatat dengan tinta merah sejarah kelam rezim ini. Walaupun informasi yang saya dapat dari media, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa, maupun semua civitas kampus. Namun, pengawasan tersebut dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih, dan aman dari segala bentuk paham radikal.

Jadi kalau ingin kampus steril dari berbagai informasi tidak akan mungkin, karena informasi yang saya dapat mereka yang melakukan peledakan terdahulu bukan produk kampus, dan sebagian mereka bisa merakit bom dari internet dan medsos. Saya sih khusnudzon menristekdikti hilaf karena didesak untuk menanggapi kasus alumni mahasiswa universitas riau tersebut, dengan cepat jadi itu yang di ungkap beliau. Saya tahu kok Pak mentri orangnya baik.

Masalah teroris bukan masalah pemerintah Jokowi saja, tapi masalah bagi seluruh bangsa Indonesia yang cinta perdamaian. Kasus diberbagai negara teroris dijadikan projek. Belajar dari kasus teroris di Amerika, FBI sebagai polisi terbaik di dunia, kasus teroris dikritik oleh pers, bahwa terorisme adalah bikinan FBI. Kritik itu dari Trevor Aaronson, soal perang melawan teroris yang dilakukan FBI, ditulis secara indepth (investigasi jurnalistik). Dari situ, Aaronson menyusun temuannya ke bentuk buku, berjudul #TerrorFactory: Inside The FBI’s Manufactured War on Terrorism. Riset ini dibiayai oleh Universitas California Berkeley.

Dari tulisan Djoko Edhi S Abdurrahman, saya mendapat informasi, ternyata indepth itu disambut baik oleh FBI. Maksudnya, penulisnya tidak dibungkam seperti banyak kasus diberbagai negara termasuk di Indonesia, dulu. Konsekuensi ingin disebut sebagai negara demokrasi, sesukses apa pun pemerintah, tetap saja harus dikontrol dan dikritik, sebab kritik itulah yang membuat mereka bekerja lebih baik bagi bangsa dan negaranya, dan rakyat mulai semakin cerdas. Model negara presidensialisme, DPR itu tugasnya oposisi bagi pemerintah terpilih. Jadi tidak perlu alergi dengan kritik, makanya lahir lembaga yang secara khusus ditugaskan jadi oposisi.

Dalam sistem parlementer, koalisi oposisi terbentuk saat koalisi pemerintahan terbentuk. Dan, di beberapa negara, oposisi diberikan biaya lebih besar, agar mereka kuat melawan koalisi pemerintah (yang memegang sumberdaya besar). Di Amerika, FBI dianggap jadi dalang aksi teror. Setelah peristiwa 9/11, kata Aaronson, FBI tidak lagi peduli kepada kejahatan lainnya, kecuali terorisme.

Masih menurut Aaronson dalam tulisan Djoko Edhi SA, bahkan di APBN Amerika Serikat, biaya FBI menggelembung untuk membiayai kegiatan anti teror. Hal itu terjadi, akibat kampanye luar biasa tentang terorisme. Dan setelah setahun Aaronson melakukan investigasi, wartawan investigatif ini justru menemukan, bahwa dalam banyak kasus yang ia teliti hingga di ujung pengadilan, FBI lebih banyak membuat teroris daripada menangkapnya. Aaronson memapar banyak bukti yang sangat aktual. Setelah kejadian 9/11, FBI menciptakan begitu banyak plot (skenario terapan): menangkap begitu banyak orang secara tertutup. Aaronson menemukan banyak operasi penyusupan (Sting Operation), termasuk untuk menggarap orang gila dan orang frustrasi.

Dan FBI menurut Aaronson, merekrut tidak kurang dari 15.000 agen yang bertugas untuk mencari orang (berbahaya) yang bisa dipakai dalam plot aksi terror. Dan yang menarik dari temuan Aaronson, adalah, bahwa yang direkrut untuk menjadi aktor plot, kebanyakan muslim Amerika. Tapi dipilih yang sakit jiwa dan punya masalah karena himpitan ekonomi, dll. Aaronson mengungkap banyak nama dan kasus. Itu yang membuat FBI selalu tahu, sebelum kejadian teror. Mereka di bayar 100.000 USD untuk tiap kasus terorisme.

Sudahlah lupakan saja, Amerika tidak sama dengan Indonesia, saya percaya betul, patut di duga teroris yang ada di Indonesia di dalangi oleh kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekayaan Indonesia yang sudah dinikmati agar tidak lepas dari kelompok mereka. Apakah ada kaitannya dengan Asing, silahkan saja direnungkan, negara mana yang punya kepentingan seperti ini, lihat Irak, lihat Suriah, lihat Afganistan, dll. Kita perlu waspada dan hati-hati.

Bandung, 5 Juni 2018

M Budi Djatmiko
Ketua Umum APTISI
Ketua HPTKes Indonesia
Ketua Pembina APPERTI

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*