aptisiorid.wpengine.com, Tangerang — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) menyetujui jika pemerintah membatasi mahasiswa keguruan. Namun, APTISI meminta pembatasan hanya untuk mahasiswa baru pendidikan sosial dan sains, bukan pendidikan teknik.
“Fakta di lapangan menunjukkan jumlah mahasiswa bidang keguruan sosial dan sains non-teknik saat ini memang sudah berlebih. Untuk itu, pihaknya menyambut baik wacana pemerintah untuk membatasi mahasiswa keguruan di bidang sosial dan sains non-teknik”, ungkap ketua umum APTISI, Budi Djatmiko.
APTISI berharap kebijakan ini nantinya tidak berlaku untuk prodi pendidikan teknik. “Indonesia mengalami kekurangan program studi tertentu, misalnya prodi pendidikan teknik atau terapan. Yang teknik dan terapan-terapan itu (mahasiswanya) minim sekali,” tambahnya, minggu (17/12).
Jadi, APTISI mengusulkan bahwa kebijakan pembatasan mahasiswa keguruan hanya berlaku untuk prodi pendidikan sosial dan pendidikan sains. Tegas Budi. Selain itu diusulkannya juga dosen atau pengajar yang mengajar pendidikan teknik boleh tidak linier dengan pendidikannya. Alasannya karena kurang jumlahnya.
Pihaknya sebagai pelaku sudah mengetahui hal ini dan mengusulkan prodi pendidikan-pendidikan yang tidak ada S2 nya dan sedikit S2 nya itu diberikan pinjaman dosen lintas prodi atau yang tidak linier. Ia menyebut ini bisa saja dilakukan.
Ia mencontohkan negara Malaysia yang tidak punya ahli astronomi. Negara ini bisa membuka strata satu (S1), strata dua (S2), hingga strata tiga (S3) prodi astronomi dengan ‘meminjam’ dosen yang tidak linier.
“Lho mereka bisa kenapa kita tidak. Kalau pemerintah cerdas, terobosan semacam ini bisa dilakukan,” tutup Budi.
Leave a Reply