Kemendikbud Mendukung Pertukaran Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri Yang Masih Sangat Jarang

Tangerang, aptisi.or.id – Nizam, selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, kegiatan pertukaran mahasiswa dengan skema full credit transfer merupakan salah satu jenis kegiatan yang diselenggarakan sebagai salah satu kebijakan Kampus Merdeka (Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi).

Kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh mitra perguruan tinggi luar negeri, namun pertukaran mahasiswa dalam negeri masih sangat sedikit jumlahnya.

Dalam sebuah siaran pers, Nizam menuturkan “Melalui kebijakan Kampus Merdeka, Kemendikbud mendorong lebih banyak lagi pertukaran mahasiswa antar-perguruan di dalam negeri. Dengan program belajar lintas kampus di dalam negeri, diharapkan akan menambah wawasan mahasiswa tentang semangat Bhinneka Tunggal Ika serta memperkuat rasa persaudaraan lintas budaya dan suku,

Beliau juga menjelaskan, untuk mendukung program pertukaran mahasiswa, hal yang perlu dilakukan adalah diharapkan perguruan tinggi mulai menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam bentuk konsorsium keilmuan. Kemudian, kesepakatan pertukaran mahasiwa akan dilakukan dengan melakukan sistem full credit transfer.

Perguruan tinggi kemudian dapat membuat kuota untuk mahasiswa yang masuk (inbound) sejumlah mahasiswa yang keluar (outbound). Setelah itu, mahasiwa akan melakukan program pertukaran sesuai dengan mata kuliah yang ada di kampus asalnya.

Selain kegiatan pertukaran mahasiswa (baik dalam maupun luar negeri), kegiatan lain yang dapat diambil sebagai bagian dari kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi antara lain magang, pengabdian di desa, mengajar di sekolah, penelitian, kegiatan wirausaha, serta studi/proyek independen atau proyek kemanusiaan.

Pada kesempatan ini, M Samsuri selaku Pelaksana tugas Kepala LLDikti Wilayah III menyatakan dukungannya dukungannya atas kebijakan Kampus Merdeka yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbud.

Beliau juga mengatakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan lulusannya. Oleh karena itu, sistem pendataan lulusan perguruan tinggi (tracer study) sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan tinggi.

Prosesnya yang dibuat lebih simpel lebih mudah, tetapi mutu perguruan tinggi dan mutu lulusannya tetap menjadi prioritas. Tracer study menjadi sangat penting dan wajib setiap tahunnya dilakukan perguruan tinggi,” ungkapnya

Nizam menjadi pembicara dalam sosialisasi tentang kebijakan Kampus Merdeka kepada pimpinan perguruan tinggi di bawah pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Aula Ki Hajar Dewantara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Cawang Jakarta Timur, Kamis (20/2/2020).

Perguruan Tinggi Kerjasama Dengan Dirjen Dukcapil

Setelah melakukan sosialisasi Kampus Merdeka, Nizam selaku Pelaksana tugas Dirjen Dikti bersama dengan M Samsuri selaku Pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bersama-sama menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 74 perguruan tinggi di wilayah LLDikti III dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh dan Kementerian Dalam Negeri dengan para pimpinan perguruan tinggi.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memaksimalkan verifikasi dan validasi atas pengelolaan data calon mahasiswa, mahasiswa, calon tenaga pendidik/kependidikan, tenaga pendidik/kependidikan, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Zudan Arif Fakrulloh juga mengatakan bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dan Ditjen Dukcapil sangat penting untuk keseimbangan dan pemanfaatan data secara bersama.

Selain itu, beliau juga menambahkan “Cita-cita kita semua adalah single identity number. Satu penduduk, satu alamat, satu identitas. Sehingga ke depan tidak perlu banyak nomor-nomor, cukup nomor induk kependudukan.”

Source : KOMPAS.com

hit counter
About Kartika Trissanti 70 Articles
A Head Full of Dreams

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*