aptisiorid.wpengine.com, Tangerang – Menghadapi era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi segera merespon dengan mengubah kurikulum perkuliahan. Hal tersebut disepakati dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2).
Pemerintah dan kalangan perguruan tinggi (PT) juga sepakat untuk segera mengubah kurikulum perkuliahan guna merespons perubahan teknologi digital dan online yang berkembang pesat.
FRI menetapkan. Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Ketua FRI 2018. Selain Dwia, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi terpilih sebagai wakil ketua FRI. Keduanya akan menjalankan tugas dan amanah mengelola FRI untuk periode setahun mendatang. “Kami mengharapkan dukungan seluruh pihak untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah ini. Di forum rektor ini kita akan bersinergi bersama-sama,” ujarnya saat memberikan sambutan sesaat setelah menerima mandat.
Konferensi yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menghasilkan enam rekomendasi untuk perbaikan perguruan tinggi ke depan. Rekomendasi tersebut yaitu, Pertama adalah mendorong PT untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi serta daya saing bangsa di tengah arus percauran global.
Kedua, mendorong Kemristekdikti melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi Industri 4.0.
Ketiga, meminta kepada pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi bernilai ekonomi serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Keempat, PT juga dituntut untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi. Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang menjadi fondasi utama dalam mem persiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban.
Kelima, meminta kepada DPR, DPD, dan pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan GBHN tersebut diharapkan dapat dikembalikannya kedaulatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.
Keenam, menetapkan kelompok kerja (pokja) sesuai dengan dinamika perkembangan di era revolusi Industri 4.0, di antaranya pokja pemba ngunan ekonomi nasional, pokja penguatan demokrasi Pancasila, pokja pendidikan tinggi berdaya saing, pokja kepemimpinan nasional cerdas dan berkarakter, dan pokja ketahanan pangan.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Intan Ahmad mengatakan, revolusi industri tak dapat dihindari bahwa fenomena tersebut merambak diberbagai sektor. Oleh karenanya, kurikulum dan metode pendidikan pun harus menyesuaikan.
“Penanda dari fenomena ini adalah diterapkannya teknologi online dan digital pada berbagai sektor industri sehingga tuntutan era sekarang adalah kecepatan dan ketepatan,” kata Intan seperti dilansir dari Koran Sindo.*
Leave a Reply